Karama.id – Palu, Pemerintah Kota Palu secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Palu dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (30/3/2026).
Penyampaian laporan tersebut diwakili oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, sebagai bagian dari amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan LKPJ paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam penyampaiannya, Imelda Liliana Muhidin menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan periode krusial bagi Kota Palu dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Fokus utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta menekan kesenjangan pendapatan,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Palu juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tema pembangunan tahun 2025 yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta peningkatan ketangguhan daerah.
Dalam laporan tersebut juga dipaparkan visi pembangunan Kota Palu periode 2021–2026, yaitu mewujudkan kota yang mandiri, aman, nyaman, tangguh, serta profesional berbasis kearifan lokal dan nilai keagamaan.
Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi utama, yakni pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, penguatan lingkungan dan infrastruktur berketahanan bencana, pengembangan SDM yang adaptif, serta tata kelola pemerintahan yang profesional melalui konsep Smart City, Resilient City, Green City, dan Inclusive City.
Secara demografis, Kota Palu memiliki luas wilayah sekitar 395,06 km² yang terbagi dalam 8 kecamatan dan 46 kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2025 tercatat sebanyak 404.381 jiwa dengan dominasi usia produktif mencapai 69,75 persen, menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kota Palu didukung oleh 4.980 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4.600 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun 2025 mencapai Rp1,75 triliun dari target Rp1,85 triliun atau sebesar 94,51 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,70 triliun dari target Rp1,86 triliun atau 91,69 persen.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Palu optimistis dapat terus melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
